Berani?

Saya sekilas terbayang tampang Sehan Landjar yang familiar dengan panggilan Eyang. Jelas saat ini dia sedang gembira. Menang dan kembali menjadi Bupati Boltim dua periode, memang bukan perkara mudah. Meskipun tadinya saya sempat kecewa menyimak tindak kekerasan, yang marak terjadi sebulan sebelum Pilkada Serentak dimulai 9 Desember 2015. Saling lapor, fitnah, penganiayaan, hingga penikaman terjadi. Tuding menuding jadi santapan yang tersaji hangat di pemberitaan media. Bahkan fitnah dan segala macam tetek bengek kisruh, terpapar begitu saja kepada publik.

Kita tentu sangat kenal dengan kondisi ini. De javu. Masyarakat Bolmong Raya (BMR) dan wilayah yang menjadi helat Pemilukada, Boltim dan Bolsel masih ingat; kondisi ini tak jauh beda dengan Pilpres 2014. Bentuk pesta demokrasi yang dengan gamblangnya menampakkan kebrutalan politik. Bahkan media memposisikan diri untuk calon presiden jadi hal yang biasa, dan tidak bisa tidak, rakyat Indonesia dibola-ping-pong-kan dengan karut-marut pemberitaan.

Boltim sendiri adalah miniatur dari perhelatan politik kala Pilpres 2014. Dibandingkan Bolsel yang juga mengusung calon bupati petahana, Boltim bertensi di rata-rata dua matahari. Untuk Bolsel, pembaca cukup tahu pula, bahwa Herson Mayulu melenggang tanpa sedikit pun hadang. Tekstur politiknya halus. Sama seperti Pilgub Sulut, Olly Dondokambey yang jauh-jauh hari berada di atas angin dan dipastikan menang. Sedangkan di Boltim, rakyatnyalah yang membuktikan berhasil melawan sebuah kekuatan besar.

Dari segi ragam berita baik cetak dan elektronik di Bolmong. Pembaca akan lebih mudah pula mengkategorikan media mana saja yang terafiliasi dengan partai politik atau pasangan calon. Pelahap berita dengan mudahnya mencicipi, yang mana media partisan di kubu A, B, atau C. Sama seperti Tv One kepada Prabowo dan Metro Tv kepada Jokowi, saat Pilpres tahun lalu.

Pada HUT AJI ke 20 tahun lalu, Watchdoc membuat film dokumenter 'Media dan Pemilu'. Diulas secara jelas, bahwa media yang terafiliasi dengan partai politik bukan hanya di zaman sekarang. Pada suatu masa di era kemerdekaan, beberapa media tak bisa dipisahkan dari partai politik. Seperti Pedoman dengan PSI, Bintang Timur dan Harian Rakjat dimiliki PKI, Duta Masjarakat punya NU, Harian Abadi milik Masyumi, dan masih ada beberapa media lainnya. Tapi mereka tetaplah koran; ditulis, dicetak, dengan sumber daya sendiri. Masyarakat diberi pilihan untuk membeli atau tidak membeli.

Lalu datanglah era televisi. Seperti TVRI yang menjadi mesin propaganda Golkar, yang tidak mau tidak menjadi satu-satunya pilihan penonton. Lalu diawal 90an, muncul benih-benih stasiun teve swasta yang disebar kroni keluarga Cendana. Semua memakai ranah publik berupa frekuensi. Lalu saham-sahamnya diperjual-belikan, sehingga seseorang bisa memiliki lebih dari satu stasiun teve.

Rakyat seharusnya berhak menuntut untuk disuguhi pelbagai siaran edukatif. Bukan sampah-sampah seperti sinetron, ritual memburu hantu, iklan-iklan politik, atau pernikahan selebriti dengan tayangan hampir di setiap stasiun teve. Meski tak bisa dipungkiri, teve swasta pun cukup punya andil di era reformasi.

Menyoal media yang terafiliasi dengan partai politik, di era kemerdekaan — Orde Lama — media-media tersebut memiliki sumber daya sendiri. Sedangkan untuk stasiun teve di era sekarang — atau pada rezim Orde Baru — mereka memakai sumber daya publik berupa gelombang radio atau frekuensi. Seperti disampaikan Roy Thaniago (Remotivi), bahwa sekarang adalah zaman dimana media menjadi tempat promosi seseorang atau ideologi partai, ketimbang berita yang benar secara kaidah jurnalistik.

Di BMR sendiri, jelang Pemilukada, dari kubu Eyang dan lawan politiknya Sahrul Mamonto, akrab disapa Alul, disuguhi rentetan pemberitaan yang cenderung memihak. Tentunya pemberitaan dalam bentuk berita dan opini berbeda. Dalam berita, kaidah jurnalistik yang harus cover both side dan fairness dipertaruhkan. Sedangkan opini dengan bebas-bebasnya penulis menyampaikan pandangan politiknya. Dan pada media-media di BMR, hampir seringkali ditemui, pemberitaan yang tidak bisa dibedakan lagi mana opini dan berita. Media yang dirangkul para politisi, menjadi hal yang biasa. Bahkan secara gamblang, awak media telah menjadi dua kutub magnet ketika mengawal politisi yang diusungnya.

Kita lupa, bahwa sejarah pers di Indonesia tak melulu tentang bisnis dan afiliasi politiknya. Ignatius Hariyanto, salah satu dosen Sejarah Pers, masih dalam film dokumenter itu mengatakan, banyak tokoh-tokoh pers pada zaman dulu, seperti Tirto Adhi Soerjo di koran Medan Prijaji, yang oleh sebab mengkritik bupati-bupati korup dan pemerintah Belanda, ia bolak-balik masuk penjara. Juga tokoh pers pendiri koran Doenia Bergerak, Marco Kartodikromo, yang dibuang pemeritah kolonial dan meninggal di Boven-Digoel, Papua. Yang mereka perjuangkan jelas, terarah, dan berdarah-darah. Sebagaimana jurnalistik seharusnya berada pada relnya.

Masih banyak lagi kisah juang para tokoh pers di Indonesia, yang bisa menjadi panutan para jurnalis — jika memang mengaku jurnalis atau mungkin hanya sebatas sebagai penulis berita — untuk dijadikan bahan renungan. Konteks yang segaris dengan Pilkada Boltim, bahwa media di BMR atau Sulut yang terafiliasi secara politik, seharusnya tunduk dan malu dengan pemberitaan akhir-akhir ini, pada jelang Pilkada. Saling serang kerap menjadi tontonan masyarakat akhir-akhir ini. Lalu yang mana lagi media yang layak dibaca, ditonton, atau didengar nanti oleh masyarakat?

Pada akhirnya, seperti apa yang diingatkan Marco Kartodikromo; berani membela yang benar. Jelas yang dimaksudkan pula oleh Marco; bukan semata membela yang bayar. Dan satu-satunya yang dibela adalah rakyat Boltim itu sendiri. Mereka yang telah berani melawan politik uang, yang telah menulang dan bernadi pada segelintir orang. Mereka rakyat yang nasibnya nanti, bisa ditentukan oleh garis pena para jurnalis. Namun, jika politik uang telah berhasil dilawan, apakah antara Wartawan dan Bupati, bisa dihilangkan pula sikap partisannya?

Jika Eyang berkuasa lagi. Berani?